Profile Selayang pandang

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari dua kota dan tiga kabupaten yang beribukota di Tanjungpinang. Pada tahun 2003 Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Riau (menjadi Kabupaten Bintan tahun 2006). Tahun 2008 kabupaten Natuna mengalami pemekaran menjadi Kabupataen Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Undang- undang ini disahkan di Jakarta tanggal 25 Oktober 2002, tetapi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara resmi menjalankan roda p[emerintahan pada tanggal 1 Juli 2004.

Provinsi Kepulauan Riau terletak pada lokasi yang sangat strategis yang berada diwilayah perbatasan antar Negara, bertetangga dengan salah satu pusat bisnis dunia (Singapura) serta didukung oleh adanyajaringan transportasi laut internasional dengan lalu lintas yang ramai. Secara geografis ,Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 0o 40’ LS dan 07 19’ LU serta 103o 19’ LU serta 103o serta antara 103o3’ – 110o 00’ BT, dengan batas wilayah sebagai berikut :

v Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Vietnam dan Negara Kamboja

v Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Malaysia dan Provinisi Kalimantan Barat

v Sebelah Utara berbatasan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi

v Sebelah Barat berbatasan dengan Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil Data Dinas Kependudukan dan Capil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 mencapai 1.937.282 jiwa. Angka ini 0.82% dari total penduduk Indonesia yang berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010 mencapai 235.556.363 jiwa. Dari total 1.937.282 penduduk Kepulauan Riau sebanyak 999.514 adalah laki-laki dan 937.768 perempuan. Dengan komposisi ini sex ratio penduduk Kepulauan Riau adalah 121,6. Artinya jumlah penduduk laki-laki 1.06% lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi berbatasan langsung dengan Negara lain menjadi sangat penting dalam masuknya tenaga kerja dari luar yang akan bekerja di Provinsi Kepulauan Riau maupun yang hanya transit untuk mencoba keuntungan di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia dan ditambah lagi pertambahan tenaga kerja dari penduduk Provinsi kepulauan Riau sendiri. Apalagi dengan telah diberlakukan FTZ membuat daerah ini laksana gula yang akan mengundang semut (tenaga kerja) untuk datang mencoba nasib di wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian,
  2. Penyusunan program di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
  3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Hubungan Industrial, Pengawasan dan Jaminan Sosial,
  4. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja,
  5. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja,
  6. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Transmigrasi,
  7. Pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
  8. Penyelenggaraan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
  9. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya,
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diserahkan oleh Gubernur

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

  1. Sekretariat,
  2. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial,
  3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja,
  4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan,
  5. Bidang Transmigrasi,
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas,
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.